Pandemi Covid-19 selain berdampak pada kesehatan, juga merambat berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, sosial serta lainnya. Difabel sebagai salah satu spektrum masyarakat juga tak luput terkena dampak yang ditimbulkannya. Hal itulah yang melatarbelakangi jaringan organisasi difabel berbagai daerah untuk berafiliasi dalam Webkusi Jaringan DPO Respon Covid-19.

Mereka mengambil langkah untuk melalukan asesmen cepat dampak Covid-19 terhadap difabel. Hasil dari asesmen ini nantinya untuk memetakan mengenai dampak Covid-19 terhadap difabel diberbagai sektor serta menjadi masukan kepada pemerintah terkait rekomandasi kebijakan dalam rangka penanganan Covid-19 yang lebih inklusif.

Merespon hasil asesmen tersebut, Kementerian PPN/Bappenas bersama Australian Government menggelar webinar dengan topik “Dampak Pandemi Covid-19 bagi Penyandang Disabilitas dan Mempersiapkan Normal Baru yang Inklusif” via Zoom, Selasa (9/6) pagi. Dalam webinar ini menghadirkan beberapa pemantik yaitu Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc (Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan), H.E. Allaster Cox (Kuasa Usaha Kedutaan Besar Australia), serta beberapa perwakilan  dari jaringan organisasi difabel (DPO) respons Covid 19 Inklusif, serta para penanggap dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian UMKM, dan perwakilan Private Sektor..

Acara diawali dengan pemaparan dari Vivi Yulaswati yang menyatakan bahwa jumlah penduduk  difabel di indonesia ada 28,62 juta jiwa atau 10,65% dari total populasi penduduk berdasarkan susenas 2019. “Dengan adanya pandemi ini memang cukup mengancam difabel yang bekerja, terutama disektor informal. Terlebih lagi kebijakan physical distancing yang telah lama diberlakukan cukup menyulitkan difabel ketika akan mengakses layanan publik,” terang wanita dengan panggilan Vivi tersebut.

Sedangkan prinsip inklusif yang diterapkan pemerintah, menurut Vivi, saat pandemi yaitu data terpilah, aksesibilitas, partisipasi aktif, peningkatan kapasitas, dan prioritas perlindung bagi difabel. Terlebih ia menyebut karena asesmen cepat ini juga senada dengan rekomendasi ILO (International Labour Organization) dalam tahapan menuju normal baru.

“Untuk membangun normal baru yang inklusif maka pemerintah akan melakukan beberapa hal. Pertama, rancangan tenaga kerja yang inklusif untuk menjamin pekerja difabel. Kedua, pengembangan keterampilan dan pembelajaran yang inklusif untuk meningkatkan kapasitas serta memastikan bahwa sistem luring (luar jaringan) dengan segala protokol kesehatan dapat diikuti oleh difabel. Ketiga, perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan produk yang inklusif untuk memastikan aksesibilitas untuk difabel. Keempat, inklusi difabel dalam pertumbuhan ekonomi. Kelima. sistem perlindung sosial yang universal dan inklusif untuk menjamin hak-hak difabel. Terakhir, pembangunan jaringan pihak swasta untuk mendukung difabel,” jabarnya.

Kendati demikian, Joni Yulianto (Sigab Indonesia) mengungkapkan bahwa difabel juga turut berkontribusi dalam melawan Covid-19 seperti membuat masker, APD (alat perlindungan diri), hand sanitizer (cairan pembersih) dan desinfektan. Selain itu, mereka juga turut membuat serta mengkampanyekan informasi perlindungan diri dari Covid-19 yang tentunya aksesibel bagi siapapun.

Hasil akhir dari laporan asesmen cepat ini adalah rekomendasi-rekomendasi untuk para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan Covid-19 dalam rangka pemulihan dampak pandemi. Seperti halnya pemilahan data Covid-19 berdasarkan usia, gender, difabel, penyakit penyerta serta pelibatan difabel dalam respon dan pemulihan Covid-19.

Reporter: Bima Indra

Berikut link materi yang bisa didownload

Sumber: solider.id

Kategori: Informasi

0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *